portal berita yang memberikan informasi secara akurat, berkualitas, dan cepat, kepada masyarakat luas. | Pekanbaru Homepage/ Provinsi Kalimantan Tengah Bengkel Service Motor Injeksi Hadir di Kota Kuala Pembuang BENGKALIS PROKOPIM - Pj. Bupati Bengkalis H. Syahrial Abdi bersama Forkopimda Kabupaten Bengkalis menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Bengkalis dalam rangka Pengucapan Sumpah Janji Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Bengkalis, sisa masa jabatan 2019-2024, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bengkalis, Rabu, (31/12/2020). RIAU24COM -Rombongan DPRD Kabupaten Bengkalis berkunjung ke gedung DPRD Provinsi Riau demi mendapatkan masukan informasi saran Banmus, Bapemperda serta konsultasi terkait Pembentukan peraturan daerah, Kamis 29 Juli 2022 kemarin disambut Wakil ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto.. Pada pertemuan ini, sebagai pimpinan rapat Bapemperda tersebut sebagai ketua Sanusi. Vay Tiền Nhanh Chỉ Cần Cmnd Nợ Xấu. Terwujudnya Kabupaten Bengkalis Sebagai Model Negeri Maju dan Makmur di Indonesia Kabupaten Bengkalis Alamat Jalan Antara Bengkalis-Riau 28712 Home Profil Sejarah DPRD Sambutan Ketua DPRD Anggota DPRD 2019-2024 Anggota DPRD 2014-2019 Sekretariat DPRD Kontak Kami Komisi - Komisi Komisi I Komisi II Komisi III Komisi IV Fraksi Fraksi PKS Fraksi Partai Golkar Fraksi PAN Fraksi Partai Gerindra Fraksi PDI-P Fraksi Kebangkitan Bintang Demokrat Fraksi Gabungan Nasdem Persatuan Pembangunan Indonesia Publikasi Berita Galeri Foto Berita Foto Video Agenda Kegiatan Pengumuman E-Paper Statistik Informasi Unduhan Peraturan Daerah Alat Kelengkapan Dewan Pimpinan Badan Musyawarah Komisi I Komisi II Komisi III Komisi IV Badan Pembentukan Peraturan Daerah Badan Anggaran Badan Kehormatan Pimpinan DPRD Kabupaten Bengkalis Periode 2019-2024 Anggota DPRD BENGKALIS, HUMAS – Sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor KPPS 977/VIII/2019 tanggal 27 Agustus 2019 tentang Peresmian Pemberhentian Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2014-2019 dan Peresmian Pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2019-2024, sehingga ditetapkan nama-nama Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis masa jabatan 2019-2024. Surat Keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua DPRD Bengkalis masa jabatan 2014-2019 H Abdul Kadir di Gedung Cikpuan Bengkalis. Ketua Sementara DPRD Bengkalis dari Partai Keadilan Sejahtera H. Khairul Umam, Lc. dan Wakil Ketua Sementara dari Partai Golongan Karya GOLKAR Syahrial, ST. Adapun nama-nama Anggota DPRD Bengkalis masa jabatan 2019-2024 sebagai berikut;Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Irmi Syakip Arsalan, Sugianto, Surya Budiman, Partai Gerindra, Drs. H. Arianto, MP, Adihan, SH, Andi Fahlevi, Romel Sinalsal, SP, Zamzami Harun, ST. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP, Sofyan, Febriza Luwu, Erwan, Kaderismanto, Simon Lumban Gaol, Ferry Situmeang, SE. Partai Golongan Karya GOLKAR, Ruby Handoko Alias Akok, Rahmah Yenny, . Al – Azmi, Asmara, Septian Nugraha, Syafroni Untung, SH, Hendri, Syahrial, ST. Partai Nasdem, Askori, Mustar J Ambarita, Rosmawati Sinambela, Keadilan Sejahtera PKS, Hj. Zahraini, B, MP, Susianto Sr, H. Khairul Umam, Lc. Giyatno, H. Abi Bahrun, H. Adri, SE, Ir. H. Samsu Dalimunthe Samda, Sanusi, SH, MH. Partai Persatuan Pembangunan PPP, Firman, Partai Amanat Nasional PAN, H. Zamzami, SH, Zuhandi, Indrawansyah, Syaiful Ardi, Rianto, H. Abdul Kadir, Partai Demokrat, Dr. Morison Bationg Sihite, Nanang Haryanto, Partai Bulan Bintang PBB, H. Mawardi, Partai Perindo, Laurensius Tampubolon. BENGKALIS - Anggota DPRD Fraksi PKS, Pengurus, dan segenap kader PKS mendonasikan sebagian gajinya untuk program pencegahan merebaknya wabah virus corona khususnya di Kabupaten Bengkalis. Hal ini disampaikan Sekretaris Umum DPD PKS Kabupaten Bengkalis Erizal, Kamis 26/03/2020. "Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi PKS, Pengurus, dan para kader sudah bergerak mendonasikan sebagian dari gaji masing-masing. Kita akan berdiri bersama segenap lapisan masyarakat dan pemerintah dalam menghadapi wabah ini. Insya Allah kita PKS siap turut memerangi wabah corona ini dengan segala potensi yang ada," ungkap Erizal di Kantor DPC PKS Mandau. Adapun kegunaan dari dana tersebut disampaikan Fidel Fuadi Datuk Majo Basa, Bendahara Umum DPD PKS Kabupaten Bengkalis, akan digunakan untuk operasional kegiatan penyemprotan desinfektan, pembelian sabun cuci tangan, alat penyemprot, masker, dan kebutuhan lainnya untuk dibagikan kepada masyarakat secara gratis. "Alokasi dananya akan kita gunakan untuk operasional penyemprotan fasilitas publik seperti Masjid, Gereja, Kantor, dan fasilitas lainnya. Kita akan bagikan juga secara cuma-cuma alat penyemprot, desinfektan, sabun pencuci tangan beserta tempatnya, dan masker. Mohon do'anya. Kita akan sama-sama bergerak untuk meringankan beban masyarakat," ujar Fidel yang juga berprofesi sebagai Dokter ini. Apa yang dilakukan PKS dalam penanggulangan wabah virus corona ini mendapatkan apresiasi dari Sekretaris Pajero Sport Family PSF Korwil Utara Muzammil Subarman, "Apa yang dilakukan PKS sangat bagus. Mengajarkan masyarakat untuk saling membantu, dan tidak hanya bergantung atau menyalahkan kepada pemerintah terkait wabah ini. Semoga menjadi inspirasi buat komunitas dan organisasi lainnya, meskipun tentu biayanya tidak sedikit," pungkasnya Teks foto Anggota Komisi I dan IV datangi Gedung Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpanrb Republik Indonesia Jakarta, Humas DPRD - Anggota Komisi I dan IV datangi Gedung Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Kemenpanrb Republik Indonesia di Jakarta Pada Hari Kamis 19/10/2022. Kedatangan anggota DPRD dipimpin langsung oleh Wakil Ketua II Sofyan, bersama ketua Komisi I Febriza Luwu, wakil ketua komisi I Mustar J. Ambarita, sekretaris komisi I Nanang Harianto, SH, ketua Bapemperda Sanusi, SH. Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan, anggota komisi IV Bationg Sihite, Erwan, Hj. Zahraini B, M. Pd, Andi Fahlefi, Rosmawati Sinambela, Giyatno. serta di dampingi dari OPD terkait yaitu BKPP, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Holtikultura Kabupaten Bengkalis. Tibanya rombongan di sambut oleh Perwakilan Asisten Deputi Bidang SDM Aparatur dan Deputi SDM Aparatur Cindy dan Yoga serta Koordinator Humas Kementerian PANRB, Elvan di Ruang Pertemuan lantai satu. Pertemuan saat itu bergabung dengan Provinsi Lampung, Kabupaten Belitung Timur dan Sukoharjo. Koordinator Humas Kemenpan RB, Elvan mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota yang hadir. Febriza Luwu mengatakan, "secara terpisah dimana gaji belanja pegawai boleh di input data nya untuk pendataan PPPK, kenapa di belanja barang dan jasa tidak dimasukkan dalam penginputan Data Base untuk ikut P3K. honorer itu sama-sama SK Bupati, sama-sama legal cuma di kegiatan yang berbeda ini menjadi polemik di daerah kami. Tambah Febriza, "Komisi I juga telah berkonsultasi ke DPRD DKI Jakarta, mereka tidak ada permasalahan seperti di daerah yang bergejolak, karena di DKI Jakarta tenaga honorernya telah di atur di Peraturan Gubernur, dimana bagi tenaga honorer yang tidak masuk di PPPK tetap bekerja seperti biasa. Kemenpanrb mengatur, tahun depan tidak ada lagi tenaga honor itu yang menjadi polemik. "Kami ingin melindungi tenaga honorer yang ada di Kabupaten Bengkalis bagaimana tenaga honor yang tidak bisa ikut dan yang tidak lulus P3K tetap dipekerjakan seperti biasanya. jangan sampai di berhentikan yang nantinya akan menambah beban daerah dengan bertambahnya pengangguran. karena kita juga tau kalau daerah masih mampu untuk membiayai tenaga honor yang masih bekerja sampai saat ini & tentunya ini akan kami perkuat dengan menyampaikan ke Bupati agar segera dibuatkan Perbupnya untuk melindungi tenaga honor yang tidak bisa ikut dan lulus P3K,"jelas Febriza Luwu. Hal senada turut disampaikan oleh Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan, "Yang menjadi persoalan dalam pendataan tenaga honorer adalah sejak tahun 2017 banyak tenaga honorer yang termasuk belanja barang dan jasa, setelah adanya perubahan nomenklatur belanja melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. sementara persyaratan pendataan melalui belanja pegawai. sehinga belanja Pegawai hanya untuk kita, mulai 2017 tenaga honor itu masuk belanja barang dan jasa. di Permendagri pada tahun 2017 mengalami perubahan nomenklatur, belanja pegawai hanya khusus ASN saja. "Sebagai Gambaran, di dinas Kesehatan, Puskesmas dan RSUD, kami memiliki tenaga kesehatan yang terdata 1045 orang, yang masuk dalam pendataan dalam katagori belanja pegawai hanya 350, artinya masih ada 695 orang tenaga yang tidak dapat diusulkan setelah 2017. hal tersebut terjadi karena tenaga honorer tersebut pembiayaan gajinya masuk dalam belanja barang dan jasa. jika pada per November 2023 mereka di berhentikan, maka banyak pelayan Faskes kami yang ada di Kabupaten akan mengalami kelumpuhan pelayanan di bidang Kesehatan,"tutup Irmi Syakip. Yoga menjelaskan, "kami sudah tiga kali bersurat ke daerah maupun pusat dan sudah di kirimkan ke BKPP salah satu nya di Kabupaten Bengkalis. di surat tersebut, tanggal 30 September 2022 bahwasannya pendataan ini bukan untuk mengangkat tenaga Non ASN menjadi ASN. Pemerintah sudah mengeluarkan PP yang disahkan DPR RI, bahwa status ASN ada dua yaitu PNS dan PPPK. "Kita ingin mengetahui berapa jumlah tenaga Non ASN di daerah atau pusat, penyebarannya di mana aja, jabatannya apa, masa kerjanya berapa tahun, kemudian di gaji berapa,"terang Yoga. "Udah di tegaskan, tidak ada jaminan akan di angkat, karena cuma bersifat pendataan. di data maupun tidak di data, keduanya tidak kami angkat secara langsung menjadi ASN karena sudah di jelaskan dalam Undang Undang ASN, untuk menjadi ASN harus melalui seleksi. Tambah Yoga, Pendataan ini untuk mengetahui peta Non ASN itu berapa, sehingga kedepan ketika kami membuat kebijakan, kira-kira kedepan kearah mana, mana akan di dahulukan. kebijakan kami Nasional dan Instansional. contoh Instansional kita mempertimbangkan usulan dari instansi pembina guru yang mengusulkan Mendikbud, sedangkan Nakes yang mengusulkan Kemenkes. misalkan nakes faskes dihapus maka akan lumpuh pelayanan. Guru dan Nakes ini di prioritaskan. pelayanan dasar pasti dipikirkan instansi pembina, dan mereka akan pasang garda paling depan,"ungkapnya. Evan menambahkan, tenaga honorer yang tidak masuk pendataan akan dikembalikan oleh BKN dan ini masih menutup untuk bisa masuk, nanti keputusannya kita perpanjang atau kita perbolehkan instansi untuk inject excel ke BKN memalui email dengan data terpisah. surat pengantar sudah di kirim, nanti tim kami akan menganalisa,"jelasnya. Dalam wawancara singkat oleh TIM Humas DPRD, Febriza Luwu menyebutkan, tidak ada jaminan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tetapi ini adalah data base untuk penertiban administrasi program Kemenpan. untuk kedepannya terkait permasalahan di daerah mengenai yang tidak masuk proses input data itu juga tidak ada jaminan dan di tahun berikutnya akan ada pendataan- pendataan berkelanjutan dari tahun 2022 ini. bagi yang gajinya dibayar melalui belanja barang dan jasa agar tetap dimasukkan datanya melalui BKPP dengan mengirimkan data tersebut melalui email ke link Menpan RB seperti yang disebut oleh Yoga dari Deputi, mereka akan menganalisa data tersebut. "Semoga melalui konsultasi gabungan dari Komisi 1 dan 4 ini akan membawa angin segar bagi para honor. kita berharap Kemenpan RB memberikan kebijakan bagi daerah yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah pula. Sekretaris Komisi IV Irmi Syakip Arsalan dalam wawancara singkatnya menyampaikan, untuk tenaga Nakes dan Guru seperti yang di jelaskan tadi, yang belum masuk pendataan akan mendapat perhatian khusus dari Kementerian masing-masing.

gaji anggota dprd kabupaten bengkalis